Honorer Minta Subsidi Gaji Merata, Termasuk bagi Nonpeserta BPJS Ketenagakerjaan

 Pemerintah merencanakan lakukan pelebaran penerima pertolongan bantuan upah untuk tenaga honorer. Diketahui, beberapa tenaga honorer telah memperoleh pertolongan dari data yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK). Hingga, pemerintah merencanakan meratakan kebijaksanaan itu pada semua tenaga honorer.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih menyorot pangkal data yang dipakai. Menurut dia, bila ingin pendistribusian bantuan upah ini rata, karena itu sebagai pangkal data harusnya datang dari lembaga, serta tidak dari BPJSTK.

Bijak Dalam Bermain Slot Membawa Keuntungan

"Jika memang pemerintah ingin betul-betul menolong honorer, triknya bukan disaksikan dari yang punyai BPJS ketenagakerjaan atau mungkin tidak. Tetapi diinput dari data semasing lembaga yang ada honorernya. Itu baru adil serta rata," tutur Titi waktu dikontak Liputan6.com, Sabtu (19/9/2020).

Selanjutnya, Titi akui jika dia adalah salah satunya tenaga honorer yang tidak mempunyai BPJSTK. Hingga dia memperjelas pemberian bantuan upah yang dilandaskan data BPJSTK itu tidak pas.

"Yang dari Jamsostek (BPJSTK) itu tidak pas bagi beberapa honorer. Sebab cuma beberapa saja yang terima, yang punyai BPJS ketenagakerjaan. Serta yang belum punyai BPJS ketenagakerjaan tidak bisa. Saya termasuk juga salah satunya honorer yang tidak punyai BPJS ketenagakerjaan," katanya.

Titi memberikan tambahan, tenaga honorer yang terima gaji dari lembaga juga mempunyai rekening. Hingga pendistribusian dapat dilaksanakan lewat bank. "Bertambah baik pemerintah buat jalan keluar untuk beberapa tenaga honorer supaya pertolongan bantuan upah ini rata ke semua tenaga honorer. Sebab besar serta kecil tiap tenaga honorer dapat honor dari pemerintah serta punyai rekening semasing ," papar ia.

Untuk info, Titi mengatakan rata-rata gaji tenaga honorer sekarang ini masih ada di bawah UMK. Ditambah lagi situasi epidemi seperti sekarang ini, pasti tenaga honorer ada pada keadaan yang cukup tertekan dari bagian ekonomi.

"Rerata honor beberapa honorer masih di bawah UMK. Bukan lagi di bawah Rp 5 juta, tetapi di bawah UMK. Itu benar-benar miris. Di saat pemerintah kasih BLT, bantuan sebab epidemi ini, tidak semua tenaga honorer tersentuh pertolongan itu sebab tidak penuhi ketentuan serta persyaratan untuk peroleh pertolongan atau bantuan itu," katanya.

Menteri Koordinator Bagian Perekonomian sekaligus juga Ketua Komite Kebijaksanaan Perlakuan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan, 1,8 juta guru honorer akan memperoleh pertolongan langsung tunai (BLT) dari pemerintah.

Airlangga katakan, gagasan pendistribusian BLT itu akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud).

Di Komunitas Internasional, Sri Mulyani Narasi Ekonomi Indonesia Roboh Karena Epidemi "Dikatakan program untuk guru honorer beberapa 1,8 juta, yang kelak akan dikerjakan lewat Kemendikbud, dengan kebijaksanaan sama juga dengan bantuan upah," kata Airlangga dalam pertemuan wartawan, Jumat (18/9/2020).

Untuk nilainya, Airlangga tidak mengatakan berapakah jumlah tentunya. Tetapi, bila polanya sama dengan pemberian bantuan upah ke karyawan swasta, peluang beberapa guru honorer dapat memperoleh Rp 600 ribu per bulan.

Awalnya, 398 ribu tenaga honorer diperkirakan akan memperoleh pertolongan bantuan upah pada gelombang ke-2, yakni di Oktober serta November 2020.

Sama dengan bantuan upah yang terima oleh pegawai swasta berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, dalam 2 bulan itu tenaga honorer ini akan mendapatkan bantuan upah sejumlah Rp 600 ribu per bulan.

Sekitar 398 ribu tenaga honorer akan memperoleh pertolongan bantuan upah pada gelombang ke-2, yakni di Oktober serta November 2020. Ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi serta Ketua Eksekutor KCPEN Erick Thohir.

Sama dengan bantuan upah yang terima oleh pegawai swasta berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, dalam 2 bulan itu tenaga honorer ini akan mendapatkan bantuan upah sejumlah Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan upah pada honorer adalah bentuk penghargaan pemerintah pada mereka yang telah mengiur, bayar BPJS ketenagakerjaan.

"Dari 15 juta tenaga kerja yang didaftar di BPJS yang eligible untuk program pertolongan bantuan upah seputar 398 ribu adalah tenaga kerja honorer. Jadi Alhamdulillah kita bisa lakukan transfer batch pertama serta batch ke-2. Insyaallah kelak batch ke 3, 4, 5 nya dapat selekasnya kita transfer akhir September," kata Budi diambil Kamis (17/9/2020).

Menurut dia, tenaga honorer yang memperoleh pertolongan nanti mereka yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Referensi BPJS sebab pemerintah memerlukan data yang komplet mengenai beberapa tenaga honorer.

Program Pertolongan Bantuan Upah dikasih ke 15,72 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Nilainya sejumlah Rp 600 ribu per bulan, semasa 4 bulan dari September-Desember 2020.

"Ini program yang baru dikeluarkan (27 Agustus 2020) penetratifnya cukup baik kita telah Salurkan 2 batch seputar Rp 7 triliun bertambah hampir Rp 8 triliun yang telah kita salurkan untuk 2 batch. Gagasannya akan kita beri ke 15,72 juta karyawan yang tercatat di BPJS," tegas ia.

Termasuk juga BSU untuk tenaga kerja honorer, dia memperjelas akan selekasnya dialirkan pada Oktober serta November kelak dengan cara setahap.

Pemerintah awalnya sudah informasikan gagasan pemberian bantuan upah sejumlah Rp 2,4 Juta pada karyawan swasta yang tertera aktif di BPJS Ketenagakerjaan.